Dukungan DBH untuk Sertifikasi Perkebunan Kelapa Sawit di Sintang

Kepala Bidang Perkebunan Kabupaten Sintang berharap Dana Bagi Hasil kelapa sawit dapat mendukung sertifikasi perkebunan berkelanjutan, meskipun belum ada petunjuk teknis yang jelas.

Kabupaten Sintang, sebagai salah satu daerah penghasil kelapa sawit di Indonesia, menghadapi tantangan dalam mengoptimalkan Dana Bagi Hasil (DBH) dari sektor kelapa sawit. Kepala Bidang Perkebunan Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Sintang, Arief Setya Budi, mengungkapkan harapannya bahwa DBH dapat digunakan untuk mendukung sertifikasi perkebunan berkelanjutan. Namun, ia mencatat bahwa hingga saat ini, belum ada petunjuk pelaksanaan (Juklak) dan petunjuk teknis (Juknis) yang jelas untuk mengarahkan penggunaan dana tersebut.

Arief menjelaskan bahwa tanpa adanya Juklak dan Juknis, kabupaten-kabupaten di Sintang masih kesulitan dalam merencanakan dan melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi tersebut. “Sampai saat ini, kami masih mereka-reka bagaimana cara memanfaatkan DBH, bahkan beberapa kabupaten belum berani melaksanakan kegiatan yang berkaitan dengan sertifikasi,” ujarnya. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan yang perlu segera diatasi agar program sertifikasi dapat berjalan efektif dan memberikan dampak positif bagi keberlanjutan usaha perkebunan sawit di daerah tersebut.

Situasi ini mencerminkan tantangan yang lebih luas dalam industri kelapa sawit di Indonesia, di mana keberlanjutan menjadi fokus utama, namun implementasinya sering terhambat oleh aspek regulasi dan teknis. Jika pemerintah daerah dan pusat dapat segera menyusun Juklak dan Juknis yang jelas, diharapkan dapat mendorong percepatan sertifikasi perkebunan berkelanjutan, yang pada gilirannya akan mendukung keberlanjutan industri kelapa sawit secara keseluruhan.