Pemprov Sulawesi Barat Dorong Percepatan Penyaluran Dana Bagi Hasil Sawit dan Kesiapan Sertifikasi ISPO

Penjabat Gubernur Sulawesi Barat, Zudan Arif Fakrulloh, menegaskan pentingnya percepatan penyaluran dana bagi hasil (DBH) sawit yang dialokasikan sebesar Rp36,9 miliar dari pemerintah pusat untuk tahun 2024. Dalam pernyataannya, Zudan menyatakan bahwa dana tersebut sangat dibutuhkan untuk pembangunan infrastruktur yang akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sulbar. Pada tahun sebelumnya, penyaluran DBH sawit terlambat dilakukan, sehingga masyarakat belum sepenuhnya merasakan dampak dari anggaran tersebut.

Gubernur berharap, dengan upaya percepatan ini, pembangunan infrastruktur dapat segera dimulai, memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Pemprov Sulbar juga berkomitmen untuk merapikan data terkait perkebunan dan penggunaan dana, agar penyaluran berjalan lebih lancar dan tepat sasaran. Hal ini menjadi langkah penting untuk memastikan bahwa masyarakat di daerah tersebut dapat merasakan hasil dari industri kelapa sawit yang berkembang.

Sementara itu, di tingkat nasional, Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sedang mempersiapkan revisi Peraturan Presiden (Perpres) mengenai Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). Sertifikasi ISPO ini menjadi sangat penting dalam sektor bioenergi, dengan fokus pada tiga prinsip utama: kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, ketertelusuran, dan usaha yang berkelanjutan. Revisi Perpres ISPO Nomor 44/2020 diharapkan dapat memberikan pedoman yang lebih jelas mengenai implementasi ISPO dari hulu ke hilir.

ISPO pertama kali diperkenalkan pada tahun 2011 dan hingga kini masih menjadi acuan dalam penjaminan keberlanjutan produksi kelapa sawit di Indonesia. Dengan adanya revisi ini, diharapkan pemerintah dapat memperkuat sistem yang mendukung pemasaran minyak kelapa sawit dan produk turunannya secara global. Pemerintah juga berupaya untuk memastikan bahwa industri kelapa sawit beroperasi secara bertanggung jawab, sejalan dengan komitmen untuk melindungi lingkungan dan mendorong praktik pertanian yang berkelanjutan.

Dua perkembangan ini, baik di tingkat daerah maupun nasional, menunjukkan komitmen pemerintah untuk mendorong pertumbuhan industri kelapa sawit yang berkelanjutan dan bertanggung jawab. Dengan percepatan penyaluran dana dan penegakan sertifikasi yang lebih ketat, diharapkan industri sawit Indonesia dapat memberikan kontribusi yang lebih besar bagi pembangunan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sambil tetap menjaga kelestarian lingkungan.

Sumber:

• Gubernur SulBar: Kejar Penyaluran DBH Sawit dengan Cepat — Hai Sawit (2024-04-01)
• Menuju Kesiapan Sertifikasi ISPO dalam Produksi Biodiesel — Hai Sawit (2024-04-01)