Pendekatan Yuridiksional untuk Pertumbuhan Hijau Berkelanjutan di Asia Tenggara

Indonesia telah mengambil langkah signifikan menuju pengelolaan lahan yang berkelanjutan melalui pendekatan yuridiksional yang diperkenalkan di Sumatera Selatan. Sejak mengalami kebakaran hutan dan lahan besar-besaran pada tahun 2015, provinsi ini berkomitmen untuk mengintegrasikan tujuan lingkungan, sosial, dan ekonomi dalam pengelolaan sumber daya alamnya. Pendekatan ini tidak hanya memberi suara kepada seluruh pemangku kepentingan, termasuk masyarakat, sektor swasta, dan organisasi non-pemerintah, tetapi juga berfungsi sebagai pendorong utama pertumbuhan hijau yang inklusif.

Model pendekatan yuridiksional ini telah berkembang pesat, kini diterapkan di lima provinsi di Indonesia dan dua provinsi lainnya sedang dalam proses penerapan. Kesuksesan ini tidak hanya mempengaruhi kebijakan lokal, tetapi juga telah diadopsi oleh Vietnam, yang menunjukkan bahwa pendekatan ini dapat diterapkan di tingkat nasional dan subnasional di negara-negara lain. Dengan demikian, pendekatan ini menjadi salah satu solusi dalam menghadapi tantangan krisis iklim, keanekaragaman hayati, dan penggunaan lahan.

Para ahli menyatakan bahwa data, kapasitas, dan insentif adalah kunci untuk mempercepat pertumbuhan hijau. Pendekatan ini memungkinkan berbagai pihak untuk berkolaborasi dan menciptakan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan lingkungan dan sosial. Melalui forum tingkat tinggi tentang kemitraan multi-pemangku kepentingan, semakin banyak perhatian diberikan pada pentingnya keterlibatan semua sektor dalam proses pengambilan keputusan yang berkelanjutan.

Keberhasilan pendekatan yuridiksional di Indonesia menjadi contoh inspiratif bagi negara-negara lain di kawasan Asia Tenggara yang menghadapi tantangan serupa. Hal ini menunjukkan bahwa dengan kemitraan yang kuat dan komitmen dari semua pemangku kepentingan, perubahan positif dan berkelanjutan dapat dicapai. Pendekatan ini tidak hanya berfokus pada pengurangan emisi karbon, tetapi juga pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan.

Oleh karena itu, penting bagi pemerintah dan pelaku industri untuk terus mendukung dan menerapkan prinsip-prinsip yang terkandung dalam pendekatan yuridiksional ini. Langkah-langkah konkret perlu diambil untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi tidak mengorbankan lingkungan, melainkan berjalan seiring untuk mencapai tujuan bersama yang lebih baik.

Sumber:

• Lessons from a decade of jurisdictional approaches in Southeast Asia — CIFOR (2024-09-25)