Pentingnya Kajian Komprehensif dalam Penertiban Kawasan Hutan di Indonesia

Indonesia saat ini berada di tengah perdebatan hangat mengenai Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 5 Tahun 2025 yang berkaitan dengan penertiban kawasan hutan. Prof. Eddy Pratomo, Dekan Fakultas Hukum Universitas Pancasila, menekankan pentingnya kajian mendalam dan partisipatif dalam merumuskan kebijakan ini. Menurutnya, kebijakan yang dihasilkan harus dapat menyatukan semua pemangku kepentingan agar tidak menimbulkan ketidakpastian di tengah masyarakat, terutama bagi petani kelapa sawit yang sangat bergantung pada lahan tersebut.

Dalam forum diskusi yang diadakan di Universitas Pancasila, Prof. Eddy menyatakan bahwa banyak undang-undang yang berlaku saat ini tidak konsisten, sehingga menghambat tata kelola hutan yang efektif. Ia menekankan bahwa harmonisasi hukum sangat penting untuk menghindari konflik hukum yang dapat merugikan masyarakat. Mahkamah Konstitusi sering kali terlibat dalam uji materi undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, menunjukkan betapa kompleksnya masalah ini.

Sementara itu, di Aula Nusantara, suara-suara dari petani sawit, terutama dari kalangan petani plasma dan swadaya, mulai terdengar. Mereka mendapati bahwa kebijakan yang bertujuan untuk menertibkan kawasan hutan justru dapat berpotensi mengguncang sektor kelapa sawit yang merupakan sumber utama penghidupan mereka. Para petani mengungkapkan kekhawatiran mereka mengenai ketidakpastian yang mungkin ditimbulkan oleh implementasi Perpres tersebut, yang jika tidak diolah dengan bijak, bisa berakibat pada hilangnya akses mereka terhadap lahan yang selama ini mereka kelola.

Koordinator I pada Jampidsus dan anggota Satgas Penertiban Kawasan Hutan (PKH), Ardito Muwardi, memberikan penjelasan tentang tujuan dari Perpres ini. Dia menyatakan bahwa kebijakan ini bertujuan untuk menertibkan kawasan hutan sekaligus memaksimalkan pemanfaatan lahan. Namun, banyak yang beranggapan bahwa tanpa pendekatan yang melibatkan semua pihak, kebijakan ini justru dapat menambah beban bagi petani, yang sudah berjuang keras dalam mempertahankan sumber penghidupan mereka.

Mengingat kompleksitas isu ini, penting bagi pemerintah untuk melakukan kajian komprehensif yang melibatkan partisipasi semua pihak, termasuk petani, akademisi, dan lembaga swadaya masyarakat. Hal ini akan membantu menciptakan kebijakan yang tidak hanya efektif dalam penertiban kawasan hutan, tetapi juga adil bagi masyarakat yang bergantung pada sektor kelapa sawit. Dengan demikian, diharapkan kebijakan yang dihasilkan dapat membawa manfaat yang nyata bagi semua pemangku kepentingan, tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat kecil.

Sumber:

• Prof. Eddy Pratomo: Perpres Penertiban Kawasan Hutan Perlu Dirumuskan dengan Kajian Komprehensif dan Partisipasi Semua Pihak — Info Sawit (2025-05-07)
• Polemik Perpres No 5 Tahun 2025: Tatkala Petani Sawit Dihadapkan pada Ketidakpastian Kawasan Hutan — Info Sawit (2025-05-07)