Perubahan Kebijakan Ekspor dan Pasokan CPO di Indonesia: Tantangan dan Komitmen

(2026/03/01) Indonesia menyaksikan perubahan signifikan dalam kebijakan ekspor kelapa sawit dan jaminan pasokan minyak sawit untuk kebutuhan pangan dan energi. Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru saja menandatangani Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9 Tahun 2026 yang mengatur tarif baru untuk pungutan ekspor produk sawit. Tarif baru ini mulai berlaku pada 2 Maret 2026 dan berlaku untuk berbagai produk, termasuk TBS, CPO, dan produk hilir.

Dalam kebijakan ini, pungutan ekspor CPO ditetapkan sebesar 12,5%, sementara produk hilir dikenakan tarif bervariasi antara 7,25% hingga 10%. Penyesuaian tarif dilakukan berdasarkan harga referensi dan jenis produk, dengan harapan dapat meningkatkan produktivitas dan memberikan nilai tambah bagi petani dan industri sawit dalam negeri. Kebijakan ini merupakan pembaruan dari aturan sebelumnya, PMK Nomor 69 Tahun 2025, yang diharapkan dapat mendorong pertumbuhan sektor sawit yang berkelanjutan.

Sementara itu, Menteri Pertanian, Amran Sulaiman, menegaskan bahwa produksi Crude Palm Oil (CPO) di Indonesia cukup untuk memenuhi kebutuhan pangan dan energi nasional, termasuk program biodiesel. Menurutnya, stabilitas pasokan minyak goreng menjadi prioritas pemerintah, terutama menjelang hari-hari besar keagamaan ketika permintaan cenderung meningkat. Data per 31 Januari 2026 menunjukkan bahwa stok CPO dalam kondisi aman, memberikan keyakinan kepada masyarakat akan ketersediaan produk tersebut.

Di sisi lain, perusahaan sawit First Resources Ltd baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah membayar sebesar US$5,6 juta kepada pemerintah Indonesia. Pembayaran ini berkaitan dengan lahan yang diserahkan kepada negara akibat perubahan regulasi tata ruang di sektor kehutanan. Dalam laporan keuangan, perusahaan menyebutkan bahwa dana tersebut merupakan biaya administrasi yang dibayarkan terkait area lahan yang diminta untuk diserahkan.

Kendati pembayaran tersebut telah dilakukan, First Resources mengindikasikan bahwa potensi denda tambahan masih ada seiring dengan proses identifikasi yang dilakukan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (PKH). Meskipun luas lahan yang diserahkan tidak diungkapkan, perusahaan tetap berkomitmen untuk mematuhi peraturan baru yang berlaku demi menjaga kelestarian lingkungan dan tata ruang yang berkelanjutan.

Perubahan kebijakan ini menunjukkan langkah strategis pemerintah dalam mengelola sektor kelapa sawit, baik dari sisi ekspor maupun pasokan dalam negeri. Dengan penyesuaian tarif pungutan ekspor dan jaminan pasokan CPO, diharapkan Indonesia dapat memaksimalkan potensi sumber daya alamnya sambil tetap memperhatikan aspek keberlanjutan dan tanggung jawab sosial.

Sumber:

• Menkeu Purbaya Sahkan Tarif Pungutan Ekspor CPO 12,5% dan Produk Hilir Bervariasi 7,25%-10% — Sawit Indonesia (2026-03-01)
• Mentan Amran Jamin Pasokan CPO Cukupi Kebutuhan Pangan dan Biodiesel — Sawit Indonesia (2026-03-01)
• Berlaku Besok! Purbaya Resmi Naikkan Tarif Pungutan Ekspor Kelapa Sawit — Kontan (2026-03-01)
• First Resources Bayar US$5,6 Juta ke Pemerintah RI Terkait Penyerahan Lahan Sawit — Info Sawit (2026-03-01)
• First Resources Bayar Denda Kawasan Hutan Rp92,2 Miliar Kepada Satgas PKH — Sawit Indonesia (2026-03-01)