BPDP Siapkan Dana untuk B50 dan Subsidi Solar Nelayan, Pemerintah Tegaskan B50 Aman, Kajian B60 Dimulai

(2026/07/16) Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) memastikan kesiapan anggaran untuk mendanai implementasi biodiesel 50% (B50) dan subsidi solar khusus nelayan.

BPDP memperkirakan kebutuhan dana program biodiesel tahun ini mencapai sekitar Rp32,3 triliun, kata Direktur Penyaluran Dana Sektor Hilir BPDP Muhammad Alfansyah di Jakarta pada Rabu.

Selain anggaran B50, BPDP juga menyiapkan pendanaan untuk subsidi solar bagi nelayan sebesar kurang dari Rp1,5 triliun dengan asumsi selisih subsidi Rp3.600 per liter dan alokasi 400 ribu kiloliter, ujar Alfansyah.

Alfansyah menegaskan program pendukung sektor sawit tidak terganggu, termasuk peremajaan sawit rakyat (PSR), sarana-prasarana, pengembangan SDM, dan pendanaan riset; menurut dia, item-item tersebut "tidak boleh tidak ada dananya, itu pasti harus ada."

Pemerintah juga menegaskan aspek teknis B50 aman untuk digunakan dan tidak merusak mesin, menurut Juru Bicara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Dwi Anggia dalam keterangan resmi pada hari yang sama.

Dwi Anggia menyatakan implementasi B50 melalui kajian mendalam, pengujian komprehensif, serta evaluasi yang matang dan bahwa peta jalan biodiesel dimulai sejak 2008 dengan kenaikan bertahap dari B2,5 ke B40 sebelum B50.

Kementerian ESDM memperluas cakupan uji coba B50 meliputi otomotif, alat dan mesin pertanian, alat berat tambang, kereta api, transportasi laut, dan pembangkit listrik; hasil uji teknis menunjukkan performa B50 semakin baik dibanding B40, menurut pernyataan Dwi Anggia.

Di sisi kebijakan nasional, Presiden Prabowo Subianto telah menetapkan harga khusus BBM bagi pengusaha nelayan kapal 30-200 GT sebesar Rp15.000 per liter, sementara nelayan <30 GT tetap menerima BBM subsidi Rp6.800 per liter, kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto yang dikutip dalam pemberitaan.

Kaitannya dengan kelanjutan program, Direktur Jenderal EBTKE Kementerian ESDM Eniya Listiani Dewi menyatakan pihaknya meminta peneliti mengkaji formulasi bila beralih ke B60; Eniya juga memperingatkan perlu penelitian teknis dan keekonomian sebelum menaikkan campuran di atas 50%.

Eniya menjelaskan tantangan biaya produksi untuk penggunaan campuran di atas 50 persen, termasuk kebutuhan substitusi hidrokarbon D100 yang harganya diperkirakan lebih tinggi; pemerintah belum akan terburu-buru menuju B60 karena implementasi B50 masih berjalan, menurut pernyataannya.

Secara operasional, BPDP menyatakan seluruh program pendanaan sektor hilir tetap berjalan seiring peluncuran mandatori B50 oleh Presiden Prabowo, dan BPDP bertanggung jawab menutup selisih biaya produksi B50 tanpa membebani APBN, menurut keterangan resmi terkait alokasi subsidi solar nelayan.

Rangkaian kebijakan ini juga disertai klaim pemerintah bahwa pemberlakuan B50 menempatkan Indonesia sebagai pelopor dunia dalam mandatori biodiesel 50%, serta dorongan agar PT Pertamina dan periset melanjutkan kajian untuk kemungkinan peningkatan ke B60, seperti disampaikan Presiden Prabowo dan pejabat ESDM.

Sumber:

• BPDP pastikan kesiapan anggaran untuk program B50 dan solar nelayan — Antara
• Pemerintah pastikan B50 aman digunakan dan tidak merusak mesin — Antara
• BBM Biodiesel B50 Sudah Terbit, RI Bakal Lanjut ke B60 — CNBC