ESDM Siapkan Roadmap B50-B60; Eniya dan Wamenlu Soroti Kesiapan Teknis, HVO sebagai Opsi Tambahan

(2026/09/17) Pemerintah mematangkan roadmap B50 menuju B60 dengan mempertimbangkan opsi pencampuran HVO 10% serta menekankan kesiapan pasokan, industri, dan kendaraan untuk implementasi lebih tinggi.

Direktur Jenderal Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (EBTKE) Kementerian ESDM Prof. Eniya Listiani Dewi menyatakan target B50 tetap direalisasikan pada 2027 dan pemerintah memberi jeda waktu persiapan setidaknya satu tahun untuk mematangkan infrastruktur teknis dan rantai pasok sebelum menaikkan bauran lebih lanjut.

Eniya mengakui tantangan teknis pada rencana peningkatan hingga B60 jika hanya mengandalkan Fatty Acid Methyl Ester (FAME), sehingga Kementerian ESDM melihat potensi menambah porsi 10% menggunakan Hydrotreated Vegetable Oil (HVO) sebagai solusi teknis dan keekonomian akan menjadi pertimbangan.

Eniya menyampaikan pula bahwa implementasi B50 membutuhkan komitmen pasokan serta investasi dari produsen dan penyedia jasa logistik pengiriman (offtaker), dan ia menekankan perlunya kolaborasi erat sepanjang rantai pasok untuk memastikan penyaluran B50 di pasar berjalan tanpa kendala.

Dalam pernyataan terpisah di acara yang sama, Wakil Menteri Luar Negeri Arif Havas Oegroseno menegaskan dimensi geopolitik dari percepatan biodiesel, menyebut transisi B5 ke B50 sebagai strategi untuk mengurangi ketergantungan impor, meningkatkan nilai tambah ekonomi, dan memperkuat kapabilitas industri domestik.

Havas juga menyoroti isu standar keberlanjutan internasional dan perdagangan, menegaskan perlunya penerapan aturan yang "adil, ilmiah, dan non-diskriminatif" serta menolak penggunaan standar lingkungan sebagai alat proteksionisme geografis, menurut kutipan yang ia sampaikan di The 6th Palm Biodiesel Conference.

Beberapa data ekonomi yang disebut pemerintah pada acara: kontribusi sektor sawit terhadap kebutuhan minyak nasional diperkirakan sekitar 300.000 barel per hari dibandingkan kebutuhan total nasional sekitar 1,6 juta barel per hari; program biodiesel diklaim telah menghemat devisa hingga sekitar Rp117 triliun; meningkatkan nilai tambah industri CPO sekitar Rp23,4 triliun; dan rantai pasok sawit serta biofuel diperkirakan menyerap lebih dari 2,1 juta tenaga kerja.

Pemerintah menyatakan persiapan teknis yang dibahas mencakup ketersediaan bahan baku, kapasitas industri pengolahan, kesiapan pascapanen atau off-farm, kesiapan kendaraan dan moda transportasi, serta kemungkinan penerapan biofuel pada transportasi darat, perkeretaapian, dan sektor maritim.

Eniya menekankan bahwa jangka waktu persiapan yang diberikan adalah untuk mendorong investasi dan pemenuhan volume sekaligus memastikan infrastruktur teknis dan rantai pasok matang sebelum melangkah ke bauran yang lebih tinggi pada 2027.

Di sisi kebijakan internasional, Wamenlu Arif Havas mengaitkan agenda biodiesel dengan upaya diplomasi ekonomi, menyatakan pergulatan di WTO terhadap aturan yang diskriminatif terkait minyak nabati menjadi konteks yang memperkuat posisi Indonesia untuk menuntut standar berbasis data ilmiah.

Sebagai langkah teknis tambahan, Kementerian ESDM membuka opsi pencampuran hingga 10% HVO jika akan melampaui B50, dengan catatan pemantauan keekonomian dan harga HVO di pasar menjadi faktor penentu implementasi opsi tersebut.

Pemerintah juga menempatkan pengembangan Sustainable Aviation Fuel (SAF) atau bioavtur dalam agenda percepatan transaksi energi bahan bakar nabati, sebagai bagian dari upaya memperluas pemanfaatan produk sawit di berbagai sektor energi.

Sumber:

• Tantangan B60 Tinggi, Kementerian ESDM Lirik Peluang Opsi Campuran HVO 10% — Sawit Indonesia
• Pemerintah Siapkan Roadmap B50-B60, Sawit Didorong Jadi Pilar Kemandirian Energi — Sawit Setara
• Wamenlu: Transisi B50 Bukan Sekadar Energi, Tapi Strategi Geopolitik Indonesia — Sawit Indonesia
• Pemerintah Kebut Biofuel, B50-B60 Disiapkan untuk Tekan Impor Energi — Sawit Indonesia