Kesejahteraan Petani Sawit Terancam: Dari Utang Hingga Penyetopan Aktivitas

(2026/03/07) Petani sawit di Indonesia kini berada di persimpangan jalan antara harapan dan kenyataan pahit. Di Papua, rencana perluasan perkebunan sawit yang digulirkan oleh Presiden Prabowo Subianto pada akhir 2025 berpotensi membawa kesejahteraan, namun kenyataannya, petani menghadapi utang miliaran rupiah akibat skema plasma sawit. Di sisi lain, di Kutai Barat, petani plasma mendesak agar aktivitas perusahaan tidak dihentikan karena bisa merugikan penghasilan mereka.

Rencana perluasan perkebunan sawit yang dicanangkan dalam kerangka swasembada energi dan penguatan biodiesel berbasis sawit ini, tampaknya tidak sejalan dengan kenyataan yang dihadapi oleh masyarakat adat di Papua. Penyerahan lahan seluas 2.000 hektare untuk skema plasma sawit hanya menjadikan masyarakat terjerat utang yang semakin menumpuk. Riset kolaboratif antara Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) dan Yayasan Bentala Pusaka Rakyat mengungkapkan bahwa penggantian hutan alam dengan perkebunan sawit tidak otomatis menjamin kesejahteraan bagi masyarakat lokal.

Sementara itu, di Kabupaten Kutai Barat, petani plasma yang bernaung di bawah Aliansi Petani Plasma Pendukung Investasi Berkelanjutan meminta agar penghentian aktivitas angkutan perusahaan tidak dilanjutkan. Menurut mereka, kegiatan operasional perusahaan merupakan sumber pendapatan utama bagi petani sawit. Ketua Koperasi Produsen Lawa Tuekng Eray, Yeritoi, menekankan bahwa penyetopan aktivitas angkutan berpotensi merugikan para petani yang sangat bergantung pada hasil kebun sawit.

Data menunjukkan bahwa ketergantungan petani plasma terhadap perusahaan sangat tinggi. Banyak petani yang berharap agar aktivitas perusahaan tetap berjalan untuk menjaga kestabilan pendapatan mereka. Jika perusahaan tidak dapat beroperasi, maka akan ada dampak langsung terhadap pendapatan yang selama ini mereka andalkan.

Dari dua situasi ini, terlihat bahwa industri sawit di Indonesia saat ini menghadapi tantangan serius. Kebijakan yang seharusnya ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat justru sering kali berbalik menjadi bumerang. Petani sawit, baik di Papua maupun di Kutai Barat, sangat berharap agar ada solusi yang konkret untuk menyelesaikan masalah utang dan ketergantungan kepada perusahaan.

Di masa depan, penting untuk memikirkan kebijakan yang lebih berkelanjutan dan inklusif bagi petani sawit. Ini tidak hanya akan menjamin kesejahteraan mereka, tetapi juga memastikan keberlanjutan industri sawit di Indonesia di tengah tantangan global yang semakin ketat.

Sumber:

• Ilusi Kesejahteraan Petani Sawit Tanah Moi — Tempo (2026-03-07)
• Petani Plasma Bentian Besar Minta Penyetopan Aktivitas Perusahaan Tak Berlanjut — RRI (2026-03-07)