BeritaSawit.id
BerandaTerkiniKebijakanIndustriPasar & HargaPerkebunanLingkunganInternasionalPetaniHilirisasiStatistik
📊 Memuat data pasar...
Regulasi & Perizinan

Pemerintah Tetapkan DBH Sawit Minimal 4 Persen, Perkuat Keadilan Fiskal

27 Maret 2026|Pemerintah Tetapkan Sawit Minimal
Bagikan:WhatsAppXLinkedIn
Pemerintah Tetapkan DBH Sawit Minimal 4 Persen, Perkuat Keadilan Fiskal

Prabowo memberikan pidato di Brussels untuk membahas industri kelapa sawit Indonesia dan isu-isu terkait.

Pemerintah Indonesia mengeluarkan kebijakan DBH sawit minimal 4 persen untuk mendukung pembangunan daerah penghasil kelapa sawit dan meningkatkan keadilan fiskal.

(2026/03/27) Pemerintah Indonesia resmi menetapkan Dana Bagi Hasil (DBH) Perkebunan Sawit minimal 4 persen melalui Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 10 Tahun 2026. Kebijakan ini bertujuan untuk memperkuat transfer fiskal ke daerah, serta memastikan daerah penghasil kelapa sawit mendapatkan proporsi yang lebih adil dari hasil kekayaan alam mereka.

DBH Sawit adalah bagian dari Transfer ke Daerah (TKD) yang bersumber dari penerimaan negara, terutama dari bea keluar dan pungutan ekspor komoditas sawit dan turunannya. Dengan adanya kebijakan ini, diharapkan akan mendorong pembangunan dan meningkatkan kesejahteraan di daerah-daerah yang menjadi penghasil kelapa sawit.

Pemerintah menegaskan bahwa kebijakan ini tidak sekadar dokumen teknis, tetapi merupakan langkah strategis dalam menciptakan keadilan fiskal. Dalam aturan ini, pengalokasian DBH Sawit diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi daerah, terutama dalam hal pembangunan infrastruktur dan peningkatan layanan publik.

Baca Juga:

Namun, tantangan tetap ada, seperti yang dialami daerah Kuala Kurun. Laporan menunjukkan bahwa penerimaan DBH Perkebunan Sawit di daerah tersebut mengalami penurunan, yang mengindikasikan perlunya evaluasi dan penyesuaian dalam implementasi kebijakan. Sementara itu, pencairan DBH Sawit untuk Riau juga masih menunggu kejelasan dari PMK yang baru diterbitkan.

Proyeksi ke depan menunjukkan bahwa, jika kebijakan ini diterapkan secara efektif, daerah penghasil kelapa sawit akan semakin mampu mengoptimalkan potensi ekonomi mereka. Namun, penting bagi pemerintah untuk terus memantau dan mengevaluasi implementasi kebijakan ini agar tujuan awalnya tercapai.

Pemerintah diharapkan tidak hanya fokus pada penetapan kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaan yang nyata di lapangan. Dengan adanya pengawasan dan dukungan yang baik, DBH Sawit dapat menjadi motor penggerak bagi pembangunan daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang bergantung pada industri sawit.

Sumber: