Pengamat: Implementasi B50 Perlu Dikuatkan dengan Tata Kelola yang Menyeimbangkan Energi, Ekonomi, Sosial, dan Lingkungan

(2026/08/01) Peneliti Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Padjadjaran Yayan Satyakti menilai implementasi mandatori biodiesel B50 perlu ditopang tata kelola biodiesel yang mampu menyeimbangkan kepentingan energi, ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Yayan menyatakan keberhasilan B50 tidak cukup hanya ditentukan oleh peningkatan kadar campuran biodiesel, tetapi juga kesiapan teknologi, produktivitas bahan baku, kepastian regulasi, serta kelembagaan yang mengelola pendanaan, insentif, dan rantai pasok biodiesel.

"Peningkatan bauran biodiesel harus diiringi peningkatan produktivitas, kesiapan teknologi, penguatan kelembagaan, serta kepastian regulasi. Ini penting untuk mendukung ketahanan energi dalam jangka panjang," kata Yayan dalam keterangannya diterima di Jakarta, Jumat.

Pandangan Yayan disampaikan dalam seminar bertema "B50 dan Tata Kelola Biodiesel Indonesia: Menemukan Titik Temu antara Energi, Ekonomi, Sosial, dan Ekologi" yang mempertemukan pemerintah, akademisi, pelaku industri, dan organisasi masyarakat sipil untuk membahas tantangan serta peluang tata kelola biodiesel sebagai bagian dari transisi energi Indonesia.

Yayan menambahkan bahwa ketahanan energi mencakup aspek konsumsi, distribusi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan, serta menilai tata kelola biodiesel perlu mengelola pendanaan dan insentif, meningkatkan produktivitas bahan baku, memperkuat kesiapan teknologi dan rantai pasok, serta menjaga keseimbangan dampak ekonomi, sosial, dan lingkungan dari implementasi kebijakan tersebut.

Direktur Eksekutif Traction Energy Asia Tommy Ardian Pratama mengatakan kajian bertajuk "Apakah B50 Sepadan? Biaya Mandat Biodiesel Indonesia, dan Reformasi yang Dapat Mengubah Jawabannya" menghitung berbagai biaya dan konsekuensi yang selama ini belum sepenuhnya diperhitungkan dalam implementasi B50, termasuk beban fiskal, utang karbon, potensi kerusakan mesin, hingga manfaat sosial bersih dari kebijakan biodiesel.

"Kajian ini ingin melihat bagaimana kebijakan biodiesel dapat dijalankan secara berkelanjutan dengan menemukan titik temu antara aspek energi, ekonomi, sosial, dan ekologi," ujar Tommy, seraya menyatakan bahwa hasil kajian sejalan dengan penelitian LPEM FEB UI mengenai berbagai konsekuensi ekonomi implementasi B50.

Tommy menilai biodiesel merupakan kebijakan strategis yang berdampak luas terhadap masyarakat sehingga memerlukan landasan tata kelola yang lebih kuat, dan ia mencatat pengaturan biodiesel saat ini masih bertumpu pada Keputusan Menteri Energi dan beberapa instrumen kebijakan jangka pendek.

Yayan menyorot bahwa instrumen kebijakan yang berlaku dalam jangka lima tahun belum memadai untuk mengelola konsekuensi pengembangan bioenergi yang dapat berlangsung hingga puluhan tahun, sehingga diperlukan kerangka regulasi dan kelembagaan yang lebih tahan lama dan jelas.

Seminar menghadirkan diskusi lintas pemangku kepentingan untuk membahas bagaimana tata kelola dapat mengelola pendanaan, insentif, dan rantai pasok biodiesel serta langkah meningkatkan produktivitas bahan baku dan kesiapan teknologi; forum juga menyinggung kebutuhan kajian biaya-manfaat yang komprehensif terkait implementasi B50.

Sumber:

• Pengamat nilai Implementasi B50 perlu ditopang tata kelola biodiesel — Antara