BeritaSawit.id
📊 Memuat data pasar...
Kebijakan Energi

Pemerintah Resmi Luncurkan Mandatori B50, Klaim Hentikan Impor Solar dan Dongkrak Nilai Tambah CPO

10 Juli 2026|Khofifah Minta Semua Pihak
Bagikan:WhatsAppXLinkedIn
Pemerintah Resmi Luncurkan Mandatori B50, Klaim Hentikan Impor Solar dan Dongkrak Nilai Tambah CPO

Prabowo memberikan pidato mengenai pentingnya industri kelapa sawit untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia.

(2026/07/10) Pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50; klaim mengakhiri impor solar dan meningkatkan nilai tambah industri CPO.

(2026/07/10) Pemerintah meluncurkan mandatori biodiesel B50 dan menyatakan program ini akan menghentikan impor solar serta meningkatkan nilai tambah industri CPO.

Peluncuran B50 dilakukan secara resmi oleh Presiden Prabowo Subianto pada 9 Juli 2026 di Rest Area KM 57A Tol Jakarta-Cikampek, Karawang, setelah keputusan Menteri ESDM Nomor 257.K/EK.01/MEM.E/2026 mulai berlaku pada 1 Juli 2026.

Presiden Prabowo menegaskan Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50 dan menyebut kebijakan ini sebagai tonggak kemandirian energi. "Indonesia resmi menjadi negara pertama di Dunia yang menerapkan mandatori biodiesel B50," ujar Prabowo dalam sambutannya di Karawang.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia mengatakan konsumsi solar nasional mencapai 38-40 juta kiloliter per tahun dan bahwa Indonesia sebelumnya mengimpor sekitar 3-4 juta kiloliter solar per tahun; dengan B50, pemerintah klaim negara akan terlepas dari impor solar pada tahun ini.

Data Kementerian ESDM yang dipaparkan dalam peluncuran menunjukkan penghematan devisa diperkirakan meningkat dari Rp133,3 triliun pada B40 menjadi Rp170 triliun pada B50, dengan nilai tambah industri CPO naik dari Rp20,92 triliun menjadi Rp23,49 triliun dan penyerapan tenaga kerja diproyeksikan mencapai sekitar 2,1 juta orang.

Hingga tahap awal, PT Pertamina Patra Niaga telah menyalurkan 37,92 juta liter B50 melalui 29 dari 126 terminal Pertamina, dan pemerintah menyatakan B50 telah menjalani enam bulan pengujian pada kereta api, mobil penumpang, bus, kapal, dan alat berat, termasuk kendaraan dari pabrikan Asia dan Eropa.

Di Jawa Timur, Gubernur Khofifah Indar Parawansa menyatakan dukungan penuh Provinsi Jawa Timur terhadap implementasi B50, menilai program ini memperkuat ketahanan energi dan mendorong hilirisasi serta pertumbuhan ekonomi daerah. Khofifah mengatakan Jawa Timur memiliki modal infrastruktur dan logistik untuk memastikan implementasi B50 berjalan optimal di daerah.

Dalam sambutan lain, Prabowo meminta pencatatan nama-nama tokoh yang berjasa pada program B50 dan menjanjikan tanda kehormatan kepada pihak-pihak yang berkontribusi besar, termasuk menteri dan pejabat yang menurutnya berperan penting dalam proses mencapai B50.

Selain dampak ekonomi, pemerintah memaparkan manfaat lingkungan: B50 diperkirakan menurunkan emisi CO2 hingga sekitar 44,46 juta ton, naik dari estimasi penurunan 39,66 juta ton pada program B40, menurut angka yang disampaikan oleh instansi terkait saat peluncuran.

Pemerintah juga mengumumkan rencana kebijakan lanjutan, yaitu program bahan bakar bensin beretana wajib pada 2027 dengan campuran 10-20% menggunakan bahan baku seperti tebu, singkong, dan jagung; pelaksanaan B50 akan dilengkapkan fase transisi dua bulan sebelum implementasi penuh nasional.

Sumber: