Penguatan Kebijakan ISPO dan Sertifikasi Berkelanjutan untuk Sektor Kelapa Sawit Indonesia

Indonesia terus memperkuat komitmennya terhadap pengelolaan kelapa sawit yang berkelanjutan melalui berbagai langkah strategis, termasuk pengembangan sistem sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang diperluas. Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan sertifikasi ISPO, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) mengusulkan pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO.

Usulan tersebut disampaikan oleh Ketua Bidang Perkebunan GAPKI, R. Azis Hidayat, dalam sebuah diskusi di Jakarta. Menurut Azis, struktur organisasi Komite ISPO yang baru, di mana Menteri Koordinator Bidang Perekonomian menjabat sebagai Ketua tanpa adanya Dewan Pengarah, dinilai tidak memadai untuk menangani aspek teknis sertifikasi ISPO secara efektif. Dengan adanya Pelaksana Harian, diharapkan pengelolaan tugas administratif dan teknis bisa lebih fokus dan terkoordinasi.

Lebih lanjut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 16 Tahun 2025, yang menjadi langkah penting dalam memperluas cakupan sistem sertifikasi ISPO. Peraturan ini tidak hanya mencakup sektor hulu, tetapi juga produk hilir dan bioenergi. Ratna Sariati, Ketua Kelompok Substansi Penerapan dan Pengawasan Mutu Hasil Perkebunan Kementerian Pertanian, menggarisbawahi bahwa ISPO bukan sekadar label, melainkan sebuah sistem yang memastikan usaha kelapa sawit dilakukan secara layak dari sisi ekonomi, sosial budaya, serta ramah lingkungan.

Regulasi baru ini diharapkan dapat menjawab tuntutan pasar global terhadap produk sawit yang lebih berkelanjutan dan transparan. Dengan adanya sertifikasi ISPO yang komprehensif, diharapkan dapat meningkatkan daya saing produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional.

Namun, di tengah upaya tersebut, sektor perkebunan sawit juga dihadapkan pada tantangan lain. Kasus dugaan korupsi dalam sektor ini menjadi sorotan, di mana tim Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Musi Rawas telah melimpahkan berkas perkara lima tersangka yang terlibat dalam kasus korupsi perkebunan sawit. Kasus ini melibatkan sejumlah pejabat daerah dan pengusaha, menegaskan perlunya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan sumber daya alam, termasuk kelapa sawit.

Dengan langkah-langkah strategis yang diambil, harapannya Indonesia dapat terus memperkuat posisi sebagai salah satu produsen kelapa sawit terbesar dan memperbaiki citra industri sawit di mata dunia, serta memastikan keberlanjutan untuk generasi mendatang.

Sumber:

• GAPKI Usulkan Pelaksana Harian Komite ISPO, Solidaridad Dorong Sertifikasi untuk Petani Sawit — Info Sawit (2025-06-06)
• GAPKI Dorong Pembentukan Pelaksana Harian Komite ISPO — Agrofarm (2025-06-06)
• Pemerintah Dorong Sertifikasi ISPO Hulu-Hilir untuk Keberlanjutan Kelapa Sawit — SINDOnews (2025-06-06)
• Sawit Berkelanjutan, Pemerintah Wajibkan Sertifikasi ISPO dari Hulu hingga Hilir — Liputan6 (2025-06-06)
• Berkas 5 Tersangka Kasus Korupsi Perkebunan Sawit Musi Rawas Dilimpahkan — Detik (2025-06-06)