Petani Sawit Menghadapi Tantangan Baru: Perubahan Kebijakan dan Sikap NGO

Petani kelapa sawit Indonesia kini tengah menghadapi tantangan baru terkait perubahan kebijakan pemerintah yang berdampak langsung pada keberlangsungan industri mereka. Asosiasi Petani Kelapa Sawit Indonesia (APKASINDO) telah menyuarakan keberatan atas perubahan Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS) menjadi Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) yang berlaku mulai 18 Januari 2025. Perubahan ini diatur dalam Peraturan Presiden No. 132 tahun 2024 yang tidak hanya akan mengelola dana untuk kelapa sawit, tetapi juga untuk komoditas lain seperti kakao dan kelapa.

Ketua Umum Dewan Pengurus APKASINDO, Gulat ME Manurung, menegaskan bahwa perubahan ini berisiko dan dapat mengganggu kepentingan petani sawit. Menurutnya, belum ada respons yang memadai dari pihak Kementerian terkait setelah APKASINDO mengajukan surat keberatan resmi. Hal ini menciptakan ketidakpastian di kalangan petani, yang khawatir akan dampak negatif dari pengalihan fokus pengelolaan dana tersebut.

Sementara itu, di tengah ketidakpastian tersebut, petani sawit milenial juga menunjukkan sikap mereka terhadap kritik yang dilontarkan oleh beberapa Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) terhadap industri sawit. Dalam rapat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025-2029, Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan dukungannya terhadap pembukaan lahan baru untuk komoditas sawit. Namun, pernyataan ini tidak mendapatkan tanggapan positif dari sejumlah NGO yang menilai pembukaan lahan baru akan berdampak negatif terhadap lingkungan.

Akhmad Indradi, seorang petani sawit milenial asal Kalimantan Timur, mengkritisi sikap negatif tersebut. Ia menegaskan bahwa dukungan pemerintah terhadap sektor sawit merupakan langkah yang penting untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dan ekonomi nasional. Menurutnya, industri sawit telah terbukti kompetitif di pasar internasional dan berkontribusi signifikan terhadap perekonomian Indonesia. Dengan demikian, dukungan kepada sektor ini harus tetap diperkuat, bukan malah dipertanyakan.

Di tengah tantangan kebijakan yang kompleks dan kritik dari berbagai pihak, petani sawit di Indonesia berusaha untuk tetap optimis dan adaptif. Mereka menyadari pentingnya kolaborasi antara pihak pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya untuk memastikan keberlanjutan industri sawit yang tidak hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga ramah lingkungan.

Sumber:

• Petani Sawit Keberatan BPDPKS Diubah Jadi BPDP — Hortus (2025-01-17)
• Petani Sawit Milenial Kritisi Sikap NGO Sawit — Hortus (2025-01-17)