BeritaSawit.id
📊 Memuat data pasar...
Regulasi & Perizinan

Sertifikasi Yurisdiksi: Solusi Terjangkau bagi Petani Sawit Indonesia

22 Februari 2026|Sertifikasi Yurisdiksi Petani Sawit
Bagikan:WhatsAppXLinkedIn
Sertifikasi Yurisdiksi: Solusi Terjangkau bagi Petani Sawit Indonesia

Eddy Abdurrachman menyampaikan pidato mengenai program BPDP untuk pengembangan industri kelapa sawit di Indonesia.

Penerapan sertifikasi yurisdiksi diharapkan dapat menekan biaya sertifikasi bagi petani kelapa sawit, memberikan harapan baru untuk keberlanjutan industri.

Dalam upaya mendukung petani kelapa sawit di Indonesia, Ketua Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) Nasional, Sabarudin, mengemukakan bahwa penerapan sertifikasi yurisdiksi menjadi salah satu solusi yang dapat mengurangi beban biaya sertifikasi yang saat ini dirasakan cukup berat oleh para petani. Sertifikasi ini bertujuan untuk menekan biaya yang harus dikeluarkan oleh petani dalam mendapatkan sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO).

Biaya sertifikasi ISPO yang mencapai sekitar Rp 4 juta per hektar menjadi tantangan tersendiri bagi petani kecil, yang sering kali berjuang untuk mempertahankan usaha mereka di tengah ketatnya persaingan dan biaya produksi yang meningkat. Dalam dialog yang diadakan di acara Bunex 2024 di ICE BSD, Sabarudin menegaskan pentingnya pendekatan sertifikasi yurisdiksi ini.

Sertifikasi yurisdiksi sendiri merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan wilayah administrasi tertentu, yang memungkinkan biaya sertifikasi lebih terjangkau dan dapat diakses oleh lebih banyak petani. Dengan demikian, diharapkan lebih banyak petani kecil yang dapat mengikuti proses sertifikasi dan berkontribusi pada praktik pertanian yang lebih berkelanjutan.

Penerapan sertifikasi yurisdiksi tidak hanya akan menguntungkan petani dari segi biaya, tetapi juga dapat memberikan dampak positif terhadap reputasi produk kelapa sawit Indonesia di pasar internasional. Dengan semakin banyaknya produk yang tersertifikasi, diharapkan permintaan terhadap minyak sawit yang berkelanjutan akan meningkat, yang pada gilirannya dapat meningkatkan pendapatan petani.

Langkah ini menjadi sangat penting di tengah tantangan yang dihadapi industri kelapa sawit, termasuk isu lingkungan dan keberlanjutan yang semakin mendapat sorotan dunia. Oleh karena itu, sertifikasi yurisdiksi diharapkan dapat menjadi jembatan bagi petani untuk tetap beroperasi secara efisien dan berkelanjutan.

Dengan adanya dukungan dari pemerintah dan lembaga terkait, implementasi sertifikasi ini diharapkan dapat berjalan dengan baik, sehingga petani sawit di Indonesia tidak hanya dapat bertahan, tetapi juga berkembang dalam industri yang semakin kompetitif ini.

Sumber:

  • Sertifikasi Yurisdiksi Jadi Solusi Hemat Biaya Bagi Petani Sawit — Info Sawit (2025-04-05)