Kenaikan Pungutan Ekspor dan Strategi Produsen Sawit Menghadapi Tantangan Pasar

Kenaikan pungutan ekspor CPO menjadi 10% menambah tantangan bagi petani kelapa sawit di Indonesia, sementara produsen besar beradaptasi dengan meningkatkan kapasitas produksi untuk memenuhi permintaan global.

Kenaikan pungutan ekspor Crude Palm Oil (CPO) dari 7,5% menjadi 10% yang mulai berlaku pada 17 Mei 2025 menjadi sorotan utama dalam industri kelapa sawit Indonesia. Kebijakan ini dinilai akan berdampak signifikan terhadap margin keuntungan perusahaan dan harga tandan buah segar (TBS) yang diterima petani. Dalam konteks ini, Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) menyatakan bahwa beban ekspor sawit dalam negeri kini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan Malaysia, mengingat adanya tiga beban sekaligus yang harus ditanggung eksportir, yaitu Domestic Market Obligation (DMO), pungutan ekspor, dan bea keluar.

Kenaikan pungutan ini dikritik oleh Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, yang menegaskan bahwa kebijakan tersebut lebih menguntungkan program biodiesel B40 daripada petani. Ia menegaskan bahwa petani sawit akan merasakan dampak langsung dari kebijakan ini, dengan kemungkinan turunnya harga TBS yang mereka terima.

Sementara itu, di tengah tantangan ini, sejumlah produsen besar alkohol lemak di Asia, termasuk Wilmar dan Kuala Lumpur Kepong (KLK), tengah berlomba untuk memperluas kapasitas produksi mereka. Wilmar, berlokasi di Gresik, Indonesia, sedang membangun pabrik baru dengan kapasitas 110 ribu ton per tahun, yang diharapkan rampung pada kuartal pertama 2025. Ekspansi ini bertujuan untuk memenuhi lonjakan permintaan global, terutama dari sektor kebersihan dan perawatan pribadi, yang terus meningkat.