Petani dan Pengusaha Sawit Dukung Ekspor Satu Pintu, Minta Peran Pengawasan PT DSI dan Pemulihan Harga TBS

(2026/06/21) Petani kelapa sawit dan pelaku industri menyatakan dukungan terhadap kebijakan ekspor satu pintu yang akan dijalankan melalui PT DSI, namun meminta agar perusahaan itu berfungsi sebagai pengawas perdagangan untuk mencegah praktik kecurangan dan monopoli yang merugikan petani.

Direktur Eksekutif Gabungan Industri Minyak Nabati Indonesia (GIMNI), Sahat Sinaga menyampaikan dukungan pengusaha terhadap kebijakan ekspor satu pintu, tetapi menekankan harapan agar PT DSI mengambil peran pengawasan perdagangan sehingga perdagangan sawit tidak terjadi monopoli melalui bursa komoditas.

Dukungan itu muncul bersamaan dengan keluhan dari petani. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin mendorong peran pemerintah untuk mendorong pemulihan harga Tandan Buah Segar (TBS) yang dilaporkan anjlok sejak pengumuman pembentukan PT DSI.

Menurut Sabarudin, perbaikan tata kelola diperlukan mengingat sekitar 2 juta petani sawit di Indonesia — mayoritas petani swadaya — tidak memiliki kemitraan formal dengan perusahaan besar sehingga rentan terhadap fluktuasi harga. Permintaan konkret dari SPKS adalah intervensi kebijakan agar penurunan harga TBS segera diatasi untuk menjaga pendapatan petani kecil.

Sahat Sinaga menekankan bahwa peran PT DSI yang ideal bukan semata sebagai pelaksana ekspor, melainkan juga sebagai pengawas mekanisme perdagangan agar bursa komoditas tidak menjadi arena monopoli. Pernyataan GIMNI itu menggarisbawahi kekhawatiran pelaku industri soal tata kelola pasar dan kebutuhan transparansi aliran ekspor, khususnya setelah kebijakan sentralisasi ekspor diumumkan.

Dialog antara Sahat Sinaga dan Sabarudin terjadi dalam program Squawk Box CNBC Indonesia, dipandu oleh Andi Shalini. Dalam siaran pada 18 Juni 2026 itu, kedua narasumber sama-sama menyatakan harapan agar pembentukan PT DSI juga diikuti langkah-langkah untuk melindungi petani kecil, termasuk mekanisme penyangga harga dan akses ke kemitraan pemasaran.

SPKS menyoroti kondisi riil lapangan: mayoritas dari sekitar 2 juta petani sawit adalah petani swadaya yang tidak memiliki kemitraan, sehingga perubahan kebijakan ekspor berdampak langsung pada harga TBS dan likuiditas rumah tangga petani. Sementara GIMNI mendorong peran pengawasan PT DSI agar perdagangan ekspor tetap kompetitif dan terhindar dari praktik yang bisa menyebabkan distorsi harga.

Rincian konkret yang disampaikan dalam dialog mencakup dukungan bersyarat pengusaha dan desakan petani terhadap pemerintah untuk langkah pemulihan harga TBS; tidak ada angka produksi, ekspor atau target kuantitatif lain yang disebutkan dalam sumber siaran tersebut.

Sumber:

• Video Curhat Petani & Pengusaha Sawit Soal Ekspor Satu Pintu — CNBC