Kemendag Keluarkan Permendag 20/2026: Produsen Wajib Utamakan Pasokan Minyak Goreng Domestik Meski Ada B50

(2026/07/09) Kementerian Perdagangan menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20 Tahun 2026 yang mewajibkan produsen minyak goreng sawit mengutamakan pemenuhan pasokan minyak goreng kemasan untuk kebutuhan rumah tangga di dalam negeri, meski pemerintah menerapkan mandatori biodiesel 50 persen (B50) dan terjadi fluktuasi harga Crude Palm Oil (CPO).

Aturan pengganti Permendag Nomor 43 Tahun 2025 itu diumumkan oleh Sekretaris Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri Kemendag Bambang Wisnubroto dalam rapat koordinasi pengendalian inflasi daerah yang disiarkan di kanal YouTube Kementerian Dalam Negeri. Bambang mengatakan perubahan norma dilakukan sebagai respons terhadap dinamika kenaikan harga CPO yang fluktuatif dan kebijakan lain seperti penerapan B50 serta Permendag 16/2026 terkait pelaksanaan PP Nomor 24/2026 tentang tata kelola ekspor komoditas sumber daya alam strategis.

Permendag 20/2026 menambahkan Pasal 4A yang mengatur bahwa untuk memenuhi kebutuhan Minyak Goreng dalam Kemasan di pasar dalam negeri, produsen wajib memasok minyak goreng kemasan untuk kebutuhan konsumsi rumah tangga. Bambang menegaskan fokus tidak hanya pada merek khusus seperti Minyakita, melainkan juga kemasan premium dan second brand agar terus tersedia untuk pasar domestik.

Aturan baru juga memuat mekanisme sanksi bagi produsen yang tidak memenuhi kewajiban. Berdasarkan Pasal 30A, produsen yang tidak melaksanakan kewajiban Pasal 4A dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis hingga tiga kali, masing-masing dengan jangka waktu paling lama 14 hari kerja. Jika dalam periode itu produsen tetap tidak memenuhi kewajiban, pemerintah dapat mengenakan paksaan administratif termasuk penutupan gudang dan penutupan sementara kegiatan.

Bambang menyatakan langkah itu diambil untuk menjamin ketersediaan pasokan minyak goreng kemasan di pasar domestik. Ia mengatakan, "Jadi apapun yang terjadi di dinamika pasar luar negeri, produsen wajib untuk bisa memenuhi kewajiban memasok minyak goreng kemasan ke dalam negeri." Pernyataan ini menegaskan sifat mengikat norma baru pada produsen meskipun ada tekanan dari kebijakan B50 yang memprioritaskan penggunaan CPO untuk biodiesel.

Permendag 20/2026 muncul di tengah diskusi kebijakan energi dan pangan yang saling terkait: sementara B50 meningkatkan serapan minyak sawit untuk biodiesel, Kemendag menegaskan pasokan minyak goreng untuk konsumsi rumah tangga tidak boleh terganggu. Selain itu, Bambang menyebutkan keberadaan ketentuan Permendag 16/2026 yang menyangkut tata kelola ekspor sebagai salah satu alasan pembaruan aturan ini, menunjukkan koordinasi antara kebijakan ekspor dan kebutuhan pasokan domestik.

Dokumen Permendag 20/2026 juga menetapkan langkah pengawasan dan penindakan administratif konkret jika terjadi kelangkaan barang. Rincian sanksi administratif yang tertuang—teguran tertulis sebanyak tiga kali dalam jangka waktu maksimal 14 hari kerja, lalu paksaan pemerintah berupa penutupan gudang dan penutupan sementara—merupakan fakta terakhir yang dicantumkan dalam peraturan tersebut.

Sumber:

• Produsen Wajib Penuhi Kebutuhan Minyak Goreng Meski Ada B50 — Detik