Wamendagri Wiyagus Minta Pemda Terapkan 6 Langkah untuk Perkuat Tata Kelola Sawit

Lahan kebun yang dibuka dengan tunggul sawit tua menunggu replanting, melambangkan persiapan lahan untuk peremajaan sawit rakyat.
Wamendagri Akhmad Wiyagus meminta pemerintah daerah penghasil sawit menginternalisasikan enam langkah strategis ke dokumen perencanaan dan anggaran untuk tingkatkan nilai tambah dan kesejahteraan pekebun.
(2026/07/08) "Sawit adalah contoh sukses hilirisasi. Dari CPO (minyak sawit mentah) menjadi minyak goreng, oleokimia, biofuel, hingga produk farmasi dan kosmetik," ujar Wakil Menteri Dalam Negeri Akhmad Wiyagus dalam Workshop AKPSI dan Sawit Expo di Hotel Bidakara, Jakarta, Selasa (7/7).
Wiyagus membuka penjelasan dengan menekankan posisi sawit bukan sekadar komoditas perkebunan, melainkan instrumen pembangunan nasional yang mendukung Asta Cita Presiden dalam RPJMN 2025-2029, serta sejalan dengan amanat Pasal 33 UUD 1945.
Dalam paparan yang sama, Wiyagus memaparkan enam langkah strategis yang harus menjadi perhatian pemerintah daerah penghasil sawit: peningkatan kapasitas petani dan pekebun melalui pelatihan, penguatan nilai tambah komoditas, perluasan kolaborasi dan kemitraan, penguatan sistem pemantauan dan evaluasi, penyelarasan kebijakan daerah dengan pusat, serta perbaikan tata kelola dan kualitas data sektor sawit.
- Bareskrim Tahan Dirut PT MMS Tersangka Under Invoicing Ekspor Sawit (27 Juni 2026)
- Riau Kembangkan Integrasi Sawit-Sapi untuk Ketahanan Pangan dan Ekosistem (8 April 2026)
- Pengembangan SDM dan Kebijakan B50 Dorong Pertumbuhan Industri Sawit (9 April 2026)
- Mentan Surati Kapolri, 274 Pabrik Sawit Dilaporkan atas Anomali Harga TBS (19 Juni 2026)
"Kepada para gubernur, bupati, dan wali kota penghasil sawit, kemudian juga saya meminta agar keenam langkah ini benar-benar diinternalisasikan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah, serta memanfaatkan DBH sawit secara tepat sasaran," kata Wiyagus, meminta langkah itu dimasukkan ke rencana kerja daerah dan penggunaan dana bagi hasil (DBH) sawit.
Wiyagus menjelaskan manfaat konkret dari tata kelola yang baik, antara lain memperkuat ketahanan energi melalui pengembangan biodiesel, mendorong hilirisasi industri berbasis SDA, serta memperluas pemerataan ekonomi melalui pemberdayaan pekebun rakyat. Ia menegaskan bahwa hilirisasi telah menciptakan lapangan kerja dan nilai tambah di daerah.
Dalam kesempatan itu Wiyagus juga menegaskan tujuan kebijakan: "Tugas kita hari ini adalah memastikan anugerah ini benar-benar dikelola dengan sebaik-baiknya, berkelanjutan, berkeadilan untuk kemakmuran rakyat, sehingga sawit ini benar-benar menjadi pilar untuk mewujudkan jembatan menuju Indonesia Emas 2045," ujarnya di acara yang sama.
Wiyagus meminta pemda menyelaraskan kebijakan daerah dengan kebijakan pusat dan memperkuat kualitas data sektor sawit untuk mendukung perencanaan yang tepat sasaran; hal ini dianggap krusial agar dana DBH sawit dan program pelatihan petani bisa mengangkat produktivitas dan kesejahteraan pekebun rakyat secara terukur.
Paparan Wiyagus datang saat pemerintah terus mendorong pengembangan biodiesel dan hilirisasi CPO; kebijakan hilirisasi yang disebutnya meliputi pengolahan CPO menjadi minyak goreng dan produk oleokimia yang memberikan nilai tambah di tingkat daerah, serta potensi biofuel yang terkait program energi nasional.
Sumber: