Mentan Amran Pertimbangkan Aturan Larang Konversi Karet ke Sawit, Pemerintah Bahas Subsidi Peremajaan
Tandan buah segar hasil panen di gerobak di tepi kebun rakyat, melambangkan petani swadaya dan aktivitas panen di tingkat perkebunan kecil.
Mentan Amran buka peluang kebijakan untuk menghalau peralihan lahan karet ke sawit dan membahas subsidi peremajaan setelah petani karet peringatkan penurunan produktivitas.
(2026/10/09) Menteri Pertanian Amran Sulaiman menyatakan pemerintah tengah merumuskan kebijakan baru untuk mencegah peralihan lahan karet rakyat ke kelapa sawit dan menjaga pasokan karet nasional, setelah keluhan petani soal kebun karet tua dan rendahnya produktivitas muncul di DPR.
Pernyataan Amran disampaikan sehari setelah Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi IV DPR RI, di mana Ketua DPW Asosiasi Petani Karet Indonesia (Apkarindo) Sumatra Selatan, Supartijo, memperingatkan masa depan karet nasional jika tidak ada peremajaan dan dukungan pemerintah. Supartijo mengatakan luas perkebunan karet yang produktif tinggal "paling 300-400 ribu hektare saja" sementara sisanya mengalami penuaan dan penurunan hasil.
Amran menekankan kebutuhan menjaga ketersediaan karet domestik dan membuka peluang kebijakan yang membatasi konversi karet menjadi sawit. "Kita harus jaga, karena nanti kalau dia beralih (ke komoditas sawit), karet kita langka lagi. Nah, ini harus dijaga," kata Amran saat ditemui di Jakarta, Kamis (8/10/2026). Pernyataan itu mencerminkan respons pemerintah terhadap permintaan Apkarindo agar petani karet mendapat perlakuan dan dukungan serupa dengan yang diterima petani sawit.
- POPSI Mendesak Percepatan Pembaruan Klasifikasi Produk Seiring Ledakan Hilirisasi Sawit (26 September 2026)
- Masyarakat Punan Long Adiu Tolak Ekspansi Perkebunan Sawit atas Dugaan Tumpang Tindih 6.000 Ha (4 Oktober 2026)
- PTPN IV Luncurkan PSR Berintegrasi Padi Gogo, Sementara Kasus PSR di Madina Berujung Putusan Bebas (3 September 2026)
- Peremajaan Sawit Rakyat dan Pelatihan Auditor ISPO Dukung Tata Kelola Sawit (21 April 2026)
Dalam pertemuan di DPR, Supartijo juga menguraikan kondisi teknis kebun karet: banyak tanaman telah berusia tua, "sadapnya sudah sadap atas, dan hasilnya sangat rendah", sehingga petani terdorong beralih ke sawit yang dinilai lebih menguntungkan. Tekanan ekonomi ini menjadi alasan munculnya rencana pembahasan subsidi peremajaan karet yang disebut Amran akan dibahas lebih lanjut oleh pemerintah.
Pemerintah belum merinci bentuk kebijakan baru yang akan diambil; Amran mengatakan perlu perumusan lebih lanjut dan menyatakan "Nanti kita coba rumuskan, ini kan butuh kebijakan baru." Pernyataan itu menunjukkan kebijakan dapat mencakup larangan konversi lahan, insentif peremajaan, atau dukungan fiskal, tetapi detail operasional dan waktu implementasi belum diumumkan.
Langkah ini mengikuti keluhan petani yang menyoroti faktor harga dan produktivitas yang membuat karet kurang kompetitif dibanding sawit. Dalam RDPU, Supartijo memperingatkan jika kondisi dibiarkan tanpa peremajaan dan dukungan, "komoditas ini dikhawatirkan hanya tinggal nama dalam 10 tahun mendatang." Pernyataan itu menambah tekanan politik bagi Kementerian Pertanian untuk segera menghadirkan skema pendanaan atau subsidi bagi petani karet.
Pihak terkait kini menunggu perumusan kebijakan yang dijanjikan Amran dan pembahasan lebih lanjut tentang subsidi peremajaan. Rangkaian pembahasan teknis diperkirakan akan melibatkan pemetaan luas kebun produktif versus tidak produktif serta penentuan alokasi subsidi, namun pemerintah belum merilis jadwal resmi untuk langkah-langkah tersebut.
Sumber: