Pelatihan ISPO di Jambi: Upaya Meningkatkan Produktivitas dan Tata Kelola Sawit Rakyat

(2026/09/15) Kabupaten Batanghari, Jambi menjadi lokasi pelatihan implementasi Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO) yang melibatkan BPDP, Direktorat Jenderal Perkebunan Kementerian Pertanian, dan PT Sumber Daya Indonesia Berjaya (SIB), sebagai bagian dari upaya menaikkan produktivitas sawit rakyat dan memperbaiki tata kelola kebun.

Kegiatan pelatihan diikuti oleh kelompok pekebun yang berbeda-beda: laporan menyebutkan 30 peserta dari Batanghari pada satu penyelenggaraan, sementara rangkaian kegiatan lain mencatat 117 peserta dari Batanghari, Merangin, dan Sarolangun pada penyelenggaraan yang lebih luas. Pendekatan pelatihan diarahkan tidak sekadar memenuhi persyaratan sertifikasi, tetapi juga mengajarkan praktik budidaya, aspek lingkungan, dan keselamatan kerja.

Pelatihan ini ditempuh karena produktivitas sawit rakyat di Batanghari masih relatif rendah; dalam forum disebutkan produktivitas rata-rata sekitar satu ton per hektare per bulan untuk pekebun di daerah itu. Angka ini jauh di bawah potensi yang dapat dicapai bila praktik budidaya dan tata kelola kebun diperbaiki.

Latar belakang dan tujuan ISPO bagi pekebun

ISPO diposisikan oleh penyelenggara sebagai instrumen yang lebih luas dari sekadar sertifikat administrasi; ISPO diarahkan untuk memperbaiki tata kelola kebun, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya saing sawit rakyat di pasar nasional dan internasional. Narasi resmi menekankan penerapan praktik budidaya yang baik, pemenuhan aspek ketenagakerjaan dan sosial, serta ketertelusuran produk.

Tulus Tri Margono dari Direktorat Jenderal Perkebunan menyampaikan bahwa luas perkebunan kelapa sawit nasional sekitar 16,8 juta hektare, dengan 42,67 persen dikelola pekebun rakyat, dan produksi minyak sawit nasional sekitar 45,4 juta ton. Ia juga menyatakan bahwa produktivitas pekebun rakyat rata-rata berada pada 3,3 ton minyak per hektare per tahun, sedangkan potensi produksinya diperkirakan 5–6 ton per hektare per tahun.

Untuk menutup kesenjangan itu, Tulus menyebut pemerintah mendorong tiga jalur utama: peremajaan sawit rakyat (PSR), dukungan infrastruktur dan input, serta pengembangan SDM melalui pelatihan dan beasiswa. Dalam konteks pelatihan ISPO, penekanan diberikan pada penerapan pengetahuan di lapangan dan penyebaran ke pekebun lain setelah pelatihan selesai.

Dampak lokal: Batanghari dan peran kelembagaan pekebun

Kepala Bidang Perkebunan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Kabupaten Batanghari, Lembang Harahap, menyampaikan bahwa sebagian peserta berasal dari KUD Mutiara Bumi yang telah memperoleh sertifikasi ISPO, sementara peserta lain dipersiapkan untuk program PSR. Ia menilai pelatihan menjadi kesempatan untuk meningkatkan pengetahuan mengenai budidaya yang ramah lingkungan dan mengutamakan keselamatan kerja.

Lembang menekankan harapan bahwa peserta tidak hanya menerapkan materi untuk kebunnya sendiri tetapi menjadi kader penyuluh di lapangan yang menularkan pengetahuan kepada petani sawit lainnya. Di tingkat lokal, produktivitas pekebun rata-rata sekitar satu ton per hektare per bulan—angka yang disebutkan berulang dalam laporan sebagai indikator pekerjaan rumah kapasitas produksi di Batanghari.

Selain aspek pengetahuan teknis, catatan kegiatan menegaskan perlunya kepatuhan pada tata kelola dan legalitas kebun untuk mendukung akses pasar; ini menjadi salah satu alasan pelatihan ISPO dianggap penting oleh pemerintah daerah dan penyelenggara.

Tantangan implementasi dan prioritas kebijakan

Dokumen pelatihan menempatkan penguatan SDM sebagai langkah vital karena peningkatan produktivitas tidak semata bergantung pada luasan kebun. Laporan menguraikan faktor penentu hasil panen: pengetahuan, keterampilan, penggunaan sarana produksi, praktik budidaya, dan tata kelola kelembagaan pekebun.

Tulus menyatakan pengembangan SDM perkebunan kelapa sawit merupakan program strategis pemerintah, yang termasuk pelatihan dan beasiswa pendidikan. Ia menegaskan bahwa ilmu dari pelatihan harus diterapkan di wilayah masing-masing dan ditularkan kepada pekebun lain yang belum memperoleh kesempatan mengikuti pelatihan.

Di level operasional, pelatihan diarahkan untuk mempersiapkan pekebun menghadapi tuntutan tata kelola dan keberlanjutan; laporan mencatat bahwa selain produktivitas rendah, pekebun harus mulai mempersiapkan diri menghadapi tuntutan tata kelola dan keberlanjutan yang semakin ketat.

Rangkaian angka dan pernyataan terakhir yang disajikan di forum menunjukkan fokus ganda: memperbaiki produktivitas lokal—contohnya satu ton per hektare per bulan di Batanghari—dan mengangkat produktivitas rata-rata pekebun rakyat nasional dari 3,3 ton menuju potensi 5–6 ton per hektare per tahun melalui kombinasi PSR, dukungan input, dan peningkatan kapasitas manusia.

Sumber:

• BPDP Bersama Ditjenbun dan PT SIB Gelar Pelatihan ISPO untuk Tingkatkan Produktivitas Sawit Rakyat — Agrofarm
• Tingkatkan Produktivitas Sawit Rakyat, BPDP Bersama Ditjenbun dan PT SIB Gelar Pelatihan ISPO — Hortus
• BPDP Bersama Ditjenbun dan PT SIB Gelar Pelatihan ISPO, Pekebun Sawit Jambi Naik Kelas — Hortus
• BPDP Bersama Ditjenbun dan PT SIB Gelar Pelatihan ISPO, Dorong Pekebun Sawit Naik Kelas — Hortus